Terima Aspirasi KNCI, DPRD Jabar Akan Panggil Operator Seluler

Bandung, Sebelas12 – Ratusan pengusaha konter penjualan pulsa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27. Kota Bandung, Senin (2/4/2018).

Massa menolak kebijakan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) No. 12 Tahun 2012, No. 14 Tahun 2012 dan No. 21 Tahun 2012, salah satunya berkaitan dengan registrasi kartu 1 NIK untuk 3 kartu.

Hal itu disinyalir akan merugikan pengusaha pulsa maupun kartu yang terlanjur disebar atau dimiliki oleh konter penjualan nomor baru.

Ketua KNCI Jabar, Firman Zidan mengatakan, kerugian yang dialami para pengusaha konter penjualan nomor baru akan sangat besar. Bahkan kerugiannya bisa mencapai 70 persen hingga 100 persen.

Karena itu, KNCI menolak soal registrasi kartu NIK 3 simcard dan mengganti permen tersebut dengan yang lebih berpihak kepada masayarakat. “Kebijakan Menkominfo ini jelas akan merugikan kami sebagai pelaku usaha,” kata Firman.

Pihaknya meminta DPRD Jabar dapat memfasilitasi dan menyampaikan tuntutan aksi tersebut kepada pemerintah pusat. Hal itu sangat penting untuk ditindaklanjuti mengingat pemblokiran massal akan diberlakukan pada pertengahan April nanti. “Kalau sudah diblokir lalu nasib kami bagaimana,” keluhnya.

Aspiran diterima anggota Komisi II DPRD Jabar, Yunandar Eka Perwira dan anggota Komisi IV DPRD Jabar, M. Hasbullah Rahmad di dampingi Kasubag Aspirasi dan Hubungan Antar Lembaga, Hermansyah.

Menurut Eka, dewan mendukung aksi penolakan terhadap kebijakan pembatasan 1 NIK untuk 3 simcard. Pasalnya, dari sisi ekonomi UMKM akan berdampak negatif lantaran berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Bagaimana tidak, setelah dipelajari, Permen Kominfo No 12 Tahun 2016 tidak mewakili dari apa yang dituntut KNCI. “Saya sudah membaca Permennya dan memang tidak ada klausa untuk membatasi 1 NIK untuk 3 simcard,” kata Eka.

Dia menambahkan, pada prinsipnya dewan mengajak secara bersama-sama untuk merekomendasikan ke pemerintah pusat. Pemerintah wajib mendengar dan meninjau ulang permen tersebut bahkan bila perlu diganti.

“Jutaan orang akan terdampak kebijakan ini, kita harus bergerak untuk menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.

DPRD Jabar Segera Panggil Operator Seluler Di Jabar

Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat berencana akan memanggil operator seluler untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan pembatasan 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk 3 simcard.

Hal itu sebagai tindak lanjut aksi unjuk rasa dari Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI). Di harapkan rencana pemanggilan tersebut akan berlangsung dalam jangka seminggu kedepan.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak operator untuk mensinergikan dengan tujuan ataupun kebijakan Permen Kominfo berkaitan dengan pembatasan 1 NIK untuk 3 kartu tersebut.

Pasalnya, dalam permen tersebut tidak disebutkan dengan jelas tentang pembatasan kepemilikan kartu dengan alasan untuk kebenaran verifikasi data pemilik kartu. Di satu sisi, verifikasi atau registrasi kartu bertujuan untuk keabsahan data pemiliki atau identitas resmi yang terdaftar dalam pemerintah.

“Jika permen itu dibentuk untuk alasan keamanan negara kami setuju diberlakukannya pembatasan tersebut,” ucap Hasbullah.

Sementara, lanjut Hasbullah, dalam permen tersebut tidak ada poin tentang pembatasan kepemilikan kartu. Bagi seorang pemilik mungkin tidak akan menjadi persoalan yang cukup signifikan.

Tetapi untuk pelaku usaha kartu yang sudah terlanjur dibeli sementara kebijakan ini diberlakukan maka kartu tersebut akan terbuang sia-sia. Parahnya lagi, registrasi kartu tersebut belum ada jaminan dari pemerintah soal kemananan data yang dimiliki operator seluler itu.

“Negara harus menjamin kemanan dari data kependudukan pemegang kartu ini, kalu bocor dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat berdampak negatif,” katanya.

Dia mencontohkan, NIK ini data rahasia dengan berhubungan banyak hal. Justru setelah diregistrasi ulang, banyak rekening yang terbobol. Di satu sisi untuk verifikasi data kependudukan tersebtu sanagt penting disisi lain ada yang dirugikan. Sehingga yang timbul pertanyaan apa landasannya untuk melahirkan kebijakan itu.

Karena itu, penting untuk ditindakanjuti kepada pemerintah pusat agar mendapatkan kejelasan untuk KNCI tersebut “Konkritnya Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat akan memanggil pihak operator untuk mengkonfirmasi dan melakukan rapat kerja dengan komisi untuk mengetahui dasar hukumnya,” tutur Hasbullah.

Lebih jauhnya lagi, tambah Hasbullah, sebagian besar masyarakat tidak akan merasakan hak mendapatkan informasi dari kebijakan tersebut lantaran tidak bisa digunakan. Meskipun, domain persoalan sebenarnya ada di ranah pusat, tetapi kuncup permasalahannya berada di daerah kenapa tidak untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Apakah operator seluler di Jabar ini mendapatkan informasi soal pembatasan ini. Jika tidak ada maka hal ini sudah dianggap memberangus hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi,” pungkasnya. (*Red)

Related posts

Leave a Comment