Bandung, Sebelas12 – Penerapan aturan zonasi dan kuota 20 persen bagi siswa yang melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terus menjadi polemik dan menimbulkan masalah.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat, Oleh Soleh. Ia meminta pemerintah mengevaluasi aturan baru terkait sistem dan pola penerimaan peserta didik baru (PPDB) bagi SMA dan SMK Negeri.
“Di lapangan, tidak sedikit murid yang lebih dekat dari sekolah tidak keterima, padahal nilainya lebih bagus. Di sisi lain, banyak orang tua murid menengah ke atas menggunakan SKTM sebagai siasat agar anaknya diterima masuk sekolah negeri favorit,” ungkap Oleh, kepada wartawan di Bandung, Jumat (13/7/2018).
Menurutnya, PPDB SMA/SMK berbeda dengan penerimaan siswa baru tingkat SD dan SMP yang relatif berjalan dengan baik dan nyaris tidak ada masalah karena sebaran sekolah negeri SD dan SMP sudah merata.
Selain itu, Oleh meminta pemerintah memperbanyak SMA dan SMK. “Pemerintah harus melengkapi sarana prasarana sekolah, baik negeri maupun swasta seperti laboratorium dan perpustakaan. Selain itu, pentingnya juga penyeragaman sistem belajar mengajar agar tidak ada istilah sekolah unggulan,” pungkasnya. (*Red)
