Kab. Bandung, Sebelas12 – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Dadang Kurniawan, S.Ip, M.Hum dari fraksi partai Gerindra yang merupakan Ketua Komisi V DPRD Jabar asal daerah pemilihan Jabar II (Kabupaten Bandung) ini mengadakan kegiatan reses di di Kantor Desa Sukamanah Jl. Raya Pangalengan No.19, Sukamanah, Kec. Pangalengan, Kab.Bandung, Jum’at (6/12/2019).
Pada kesempatan itu, Dadang menyampaikan tujuan kegiatan reses dan memaparkan secara singkat tentang tupoksi Komisi V DPRD Jabar yang membidangi Kesra (Kesejahteraan Masyarakat) yang didalamnya ada pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial dan lain-lain.
Pada kegiatan reses, masyarakat Pangalengan menyampaikan aspirasi berkaitan dengan Pendidikan Gratis, Penambahan gedung sekolah dan Pengadaan Jaringan Internet.
Menanggapi aspirasi masyarakat Pangalengan tersebut, Dadang mengatakan bahwa DPRD Jabar telah menyetujui rancangan APBD Jabar 2020, yang didalamnya ada anggaran cukup besar sekitar sebesar Rp. 75 miliar untuk mendukung pendidikan gratis yang bermutu.
“Insya Allah pada tahun 2020, sekolah SMA/SMK Negeri dan SLB di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat tidak ada lagi yang namanya uang SPP. Karena SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) sudah ditanggung oleh pemerintah provinsi dan sudah dianggarkan dalam APBD Jabar 2020, mendatang,” katanya.
Dadang menambahkan, kedepan DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar akan menggratiskan seluruh sekolah SMA/SMK dan SLB baik Negeri maupun Swasta di Jabar. Namun, untuk tahun 2020 mendatang, DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar, belum bisa menggratis untuk sekolah SMA/SMK swasta. Namun ada bantuan berupa BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal).
“Anggaran BPMU merupakan pendamping BOS Pusat yang sumber anggarannya berasal dari APBD Provinsi Jabar. Untuk tahun 2020 mendatang ada peningkatan, dari Rp. 500.000 /siswa/tahun menjadi Rp. 550.000/siswa/tahun,” terangnya.
Sedangkan terkait penambahan gedung sekolah atau penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB), Dadang mengatakan, setiap tahun juga dianggarkan untuk RKB dan USB, tapi rincinanya berapa banyak dan dimana saja, secara teknis ada di Dinas Pendidikan Jabar.
Sementara soal jaringan internet, DPRD Jabar juga mendukung program desa digital, hal ini penting agar masyarakat melek teknologi. Selain itu, melalui jaringan internet, masyarakat pedesaan dapat menjual produksi unggulan desa ke seluruh Jabar, Indonesia dan internasional.
“Sehingga tidak ada lagi para tengkulak berkeliaran ke desa-desa, pembeli hasil produksi desa dengan menentukan harga seenaknya. Maka, DPRD Jabar mendukung program Desa Digital,” pungkasnya. (*Red/Hms)
