Bandung. Sebelas12 – DPRD Provinsi Jawa Barat akan melibatkan pimpinan gerakan pemuda dalam perencanaan perumusan peraturan pemerintah daerah (raperda).
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari saat menghadiri Hearing Dialog bersama Gerakan Kebangsaan Jawa Barat dengan tema “Pemuda dan Pembangunan” bertempat di Lobi Ruang Sidang Paripurna DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27 kota Bandung, Senin (6/8/2018).
“Pemuda adalah bagian penting yang tak bisa terpisahkan dalam proses pembangunan. Kami akan melibatkan mereka dalam perumusan perencanaan agar sesuai dengan kehendak rakyat dan kebutuhan para pemuda Jawa Barat,” katanya.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemuda untuk turut berkontribusi dalam proses pembangunan di Jawa Barat. Ineu juga berjanji, siap memfasilitasi kebutuhan gerakan pemuda di Jabar.
“Kami siap memfasilitasi kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya pemuda dalam hal legal drafting dan kewirausahaan pemuda,” katanya.
Selain itu, lanjutnya dewan siap mengawal kebijakan-kebijakan yang responsif mengenai gender. Pernyataan itu Ineu sampaikan dihadapan Kelompok Cipayung Plus Jabar yakni PMII, GMKI, GMNI dan KMHDI.
Sementara itu, Ketua PKC PMII Jabar Fachrurizal mengatakan, persoalan yang saat ini berkembang dikarenakan gempuran radikalisme agama dan liberalisme pasar. Persoalan tersebut seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan mental, baik spiritual maupun material.
Menurutnya persoalan tersebut tidak akan pernah bisa diselesaikan jika hanya dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan saja.
“Disinilah titik penting hadirnya Kelompok Cipayung, seperti PMII, GMKI, GMNI dan KMHDI, selaku intelektual muda memiliki kewajiban bersama-sama dengan pemerintah dan semua stakeholder yang ada di Jawa Barat untuk menjawab persoalan-persoalan yang bermunculan,” jelas dia.
Sementara Ketua DPD GMNI Jawa Barat06, Wahyu Khanoris menambahkan, pemuda dan pembangunan merupakan kedua hal yang tidak bisa dipisahkan karena bagaimanapun peran pemuda sangatlah penting dalam sejarah panjang Bangsa Indonesia.
Maka dengan diadakanya dialog dengan lembaga legislatif, dia berharap dapat mengurai masalah dan menjadikan dialog ini sebagai hipotesis problem masyarakat khusunya pemuda di Jawa Barat.
“Gerakan kebangsaan ini harus terus kita rajut guna menghalau faham-faham radikalisme yang hari ini secara terus menerus dan merongrong Pancasila sebagai Ideologi Negara,” pungkasnya. (*Red)
